Komisi Kebebasan Pers Tahun 1974 dan Teori Tanggung Jawab Sosial

Sebagai respons atas kritik yang meluas terhadap persurat kabar Amerika, terutama karena sifatnya sensasional dan komersial juga karena ketidakseimbangan politik dan kecenderungan monopoli. Komisi swasta untuk menyelidiki ini dibentuk pada tahun 1942 dan dilaporkan pada tahun 1947 (Hutchins, 1947). Tujuan dari komisi ini adalah untuk meneliti wilayah dan keadaan di mana pers Amerika Serikat sukses atau gagal; untuk mengetahui apakah kebebasan berekpresi dibatasi atai tidak, baik oleh tekanan sensor pemerintah dari pembaca atau pengiklan atau oleh kebodohan pemiliknya atau dari sifat penakut manajemennya.

Komisi tersebut membentuk sebuah tonggak penting bagi masa kini untuk beberapa alasan. Ia merupakan pelopor bagi penelitian dan laporan serupa, seringkali diawali oleh pemerintah untuk melihat kegagalan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemungkinan untuk melakukan reformasi. Di Amerika serikat, smenjak saat itu tidak ada penelitian publik yang sama mengenai pers, tetapi beberapa komisi telah melihat masalah spesifik yang muncul dari aktivitas media, terutama dalam hubungannya dengan kekerasan, pornografi dan keresahan masyarakat. 

Penemuan dari komisi tersebut (Hutchins,1947) penting bagi pers untuk kegagalannya yang berulang dan untuk terbatasnya akses yang diberikan kepada suara di luar lingkaran minoritas yang berkuasa dan memiliki keistimewaan. Laporan itu memunculkan gagasan tanggung jawab sosial dan memberikan standar jurnalistik yang harus dipelihara oleh pers. Pers yang bertanggung jawab  harus memberikan laporan yang utuh, jujur, menyeluruh dan cerdas atas perisitiwa sehari-hari dalam konteks yang bermakna. Pers harus bertindak sebagai forum pertukaran komentar dan kritik dan menjadi pembawa pendapat publik.  

Secara umum, komisis tersebut mendukung konsep lembaga pers yang beragam, objektif, informatif, dan independen yang akan menghindari dari penyerangan atau mendorong kriminalitas, kekerasan, atau kekacauan. Tanggung jawab sosial harus dilakukan dengan kontrol-diri, bukan dengan campur tangan pemerintah. Bagaimanapun yang terakhir tidak juga hilang. Penafsiran Siebert dan kawan-kawan (1956) mengenai tanggung jawab sosial menempatkannya dibawah konsep kebebasan positif ‘kebebasan untuk’ alih-alih ‘kebebasan dari’. 

Teori Tanggung Jawab Sosial (Theory of social responsibility) melibatkan pandangan tentang kepemilikan media sebagai bentuk kepercayaan atau pengawana publik, alih-alih sebagai waralaba swasta yang tidak terbatas. Salah satu anggota komisin, Willian Hocking (1947:196) menulis: ‘hak pers untuk bebas tidak terpisahkan dari hak rakyat untuk memiliki pers yang bebas. Akan tetapi, kepentingan publik melampaui titik tersebut; saat ini merupakan hak untuk memilih pers yang layak dan dari dua hak tersebut, ia menambahkan; hak bagi publik sekarang untuk mengambil preseden’. Hal ini merupaka dasar bagi tuntutan untuk tanggung jawab. Dasar yang lain diambil adri fakta bahwa kepemilikan komunikasi massa modern (terutama surat kabar dan penyiaran) yang telah terkonsentrasi tinggi, memberikan kekuatan yang besar kepada sejumlah kecil orang.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, sebelum munculnya teori tanggung jawab terlebih dahulu dikenal Teori Libertarian. Secara teoritis, teori tanggung jawab sosial dipandang sebagai jalan keluar dari teori libertarian (libertarian theory) berkembang pada tradisi libertarianisme di Amerika Serikat 9McQuail, 2000; Hachten, 1981). Bagi kaum libertarian, manusia merupakan makhluk rasional dan dapat mencapai tujuan snediri (Siebert,1963:40), sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam segala hal urusan masyarakat, termasuk atas pers. Pers harus independen terhadap kekuasaan negara dan eksis di luar kendali pemerintah serta dilindungi oleh undang-undang (Hachten;1981:20).

Dalam sistem libertarian, kebebasan pers ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sebagai hak asasi manusia. Sehingga sistem ini hanya dapat berlaku pada negara-negara demokrasi. Prinsip utama dari teori libertarian-selain terutama bebas dari kontrol pemerintah adalah kepatuhan terhadap proses self-righting. Artinya kebenaran akan menang atasa kebohongan yang mendorong terwujudnya free market place of idea yang mana menjunjung tinggi kepemilikan pribadi dan sistem pasar bebas (McQuail, 2000;154).

Kembali ke :
Teori Normatif Komunikasi Massa

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Ridho Azlam — Saturday, October 28, 2017 — Add Comment — Catatan Kuliah, ilmu komunikasi